Kompolnas Wacanakan Ganti Calon Kapolri, Tapi Belum Ada Nama

Proses hukum bagi Komjen Budi Gunawan masih belum pasti, ditambah lagi niat dia untuk mangkir yang semakin mengulur waktu. Seskab Andi Widjajanto menyebut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mewacanakan untuk mengganti calon Kapolri.

"Kompolnas kemarin menyampaikan itu ke Presiden tapi belum ada nama-nama resmi yang disampaikan oleh Kompolnas," ungkap Andi di Istana Negara, Jumat (29/1/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Kompolnas dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi. Pada pertemuan itu salah satu yang dibicarakan adalah yang menyangkut pencalonan Kapolri.

Presiden juga sudah mendapat rekomendasi dari tim independen untuk tidak melantik Budi Gunawan. Bahkan tim yang diisi oleh tokoh-tokoh senior itu memberikan empat opsi supaya tersangka rekening gendut itu tak jadi Tri Brata-1.

"Tentu Presiden sudah merumuskan semua masukan," kata Andi.

Dia menekankan bahwa saat ini tak ada kekosongan jabatan di posisi Kapolri. Presiden telah menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti untuk mendapat kewenangan, seperti Kapolri.

Kapan nama pengganti Budi Gunawan diumumkan? (sumber DETIKCOM)

Read More

Bambang Widjojanto tantang Komjen Budi berani diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap saat masih menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri. Tetapi gelagatnya mantan ajudan Presiden Republik Indonesia 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, tak bakal memenuhi panggilan dengan alasan menunggu proses praperadilan.

Namun, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menantang Komjen Budi berani memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebab menurut dia, bila Komjen Budi tidak hadir maka justru menambah cela diri sendiri saat menjalani proses penegakan hukum.

"Kami percaya, BG adalah penegak hukum sejati yang kelak akan menunjukan sosok profesionalitasnya karena patuh seutuh dan sepenuhnya pada hukum. Serta semoga bisa menjadi teladan dan role model yang baik bagi penegak hukum lainnya," tulis Bambang melalui pesan singkat, Jumat (30/1).

Bambang menganggap Komjen Budi adalah penegak hukum yang terhormat, meski terlilit kasus. Dia hanya mengimbau supaya Komjen Budi mau tunduk pada aturan bagi kepentingan orang banyak.

"Kehormatan penegak hukum terletak pada kemauan dan kemampuannya untuk menghormati hukum yang ditujukan bagi kemaslahatan publik," sambung Bambang.

Bambang pun masih menaruh harapan besar Komjen Budi mau memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. Menurut dia, justru bila berani diperiksa maka akan menguntungkan Komjen Budi lantaran bisa menepis segala sangkaan dialamatkan kepadanya.

"KPK masih meyakini BG akan hadir karena inilah kesempatan emas bagi BG untuk menjelaskan segala alibi yang ada pada dirinya, dengan menunjukan bukti-bukti otentik miliknya guna mengcounter seluruh sangkaan seperti dalam sprindik," lanjut Bambang. (sumber Merdeka.com)

Read More

Saran Wantimpres Beda dengan Tim 9, Jokowi Ikut Siapa?

Sebelum bertemu dengan Tim 9, Presiden Jokowi sempat mendapatkan saran dari Wantimpres terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Saran ini bertolak belakang dengan masukan Tim 9, saran siapa yang bakal diikuti Jokowi?

Kabar santer memang 3 dari 9 anggota Wantimpres mendorong Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dengan alasan ada prosedur ketatanegaraan yang harus diikuti. Jokowi pun sempat manggut-manggut saat mendengarkan saran itu.

Meski demikian sejumlah pengamat hukum tata negara seperti Refly Harun menilai tak ada prosedur ketatanegaraan yang dilanggar jika Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi yang kini jadi tersangka KPK. Jokowi cukup mengusulkan nama baru calon Kapolri ke DPR untuk dilakukan fit and proper test ulang, jika DPR tak menyetujui dalam 20 hari Jokowi pun bisa langsung melantik sang Kapolri.

Saran dari Wantimpres tersebut juga berbeda dengan masukan Tim 9 penyelesaian kasus KPK-Polri yang menyarankan Jokowi tak melantik Komjen Budi. Tim 9 memberikan empat opsi yang pada intinya membatalkan pelantikan Komjen Budi.

"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015) kemarin.

Lalu saran siapa yang bakal diikuti Jokowi?

Konon saran Tim 9 ini membuat Jokowi menunda mengambil keputusan. Sempat ada isu santer Jokowi akan melantik Komjen Budi hari Kamis (29/1) kemudian langsung dinonaktifkan. Isu lain mengatakan hari ini adalah tenggat terakhir dari PDIP dan KIH bagi Jokowi untuk melantik Komjen Budi. Sampai saat ini Jokowi belum bisa dikonfirmasi terkait isu-isu tersebut. (www.republika.co.id)

Read More

Menteri Tedjo Jadi Bahan Olok-Olok Netizen

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menuding KPK telah melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan yang mendukung lembaga antikorupsi tersebut.

Bahkan ia menyebut para pendukung tersebut sebagai rakyat yang tak jelas. Sontak kata-kata itu membakar amarah masyarakat.

Sebagian masyarakat menumpahkan kekesalan melalui media sosial, Twitter. Bahkan sebagian lagi mengolok-ngolok Menteri Tedjo dan menyandingkannya dengan pesulap Pak Tarno.

Aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho melalui akun twitternya, @emerson_yuntho, menuliskan lelucon tersebut. "KUIS: siapakah nama Menkopolkam saat ini? A. Tedjo B. Tarno C. Tidak jelas," ucap dia.

Lelucon ini juga dibalas oleh beberapa akun lainnya dan bahkan di retweet hingga 21 kali.(REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA)

Read More

Jokowi klaim penghapusan subsidi Premium tak akan bebani rakyat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakin pelepasan harga bahan bakar minyak (BBM) ke mekanisme pasar tidak akan membebani masyarakat. Pasalnya, pihaknya telah menghitung potensi rebound atau kenaikan kembali harga minyak dunia tidak akan besar.

"Kalau dari beberapa ramalan dan kalkulasi memang (harga minyak dunia) turun, turun, kemudian naik. Tapi naiknya, perkiraan kita tidak akan banyak," ujarnya saat ditemui seusai makan siang di Restoran Sea Food Wiro Sableng 212, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (8/1).

Dia mengklaim jika masyarakat tidak mempermasalahkan atas kebijakan penghapusan subsidi jenis Premium ini. "Saya kira masih, masih di bawah yang kita kalkukasikan," tuturnya.

Sebelumnya, harga BBM Februari berpotensi kembali menurun. Sebab, harga rata-rata minyak dunia saat ini berada di bawah USD 50 per barel.

"Kemungkinan bisa turun (bulan depan)," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta.

Sebagai gambaran harga BBM bulan ini ditentukan berdasarkan harga rata-rata minyak dunia pada Desember berada di kisaran USD 50 per barel. Makanya, harga premium meski tak disubsidi lagi turun menjadi Rp 7.600 per liter dari sebelumnya Rp 8.500 per liter.

Sementara harga

Solar

turun Rp 7.250 per liter. Itu setelah pemerintah memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan harga keekonomian BBM dipengaruhi oleh harga patokan Means of Platts Singapore (MOPS) dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Nanti bulan depan akan ditetapkan lagi. Tunggu saja akan ada penurunan berikutnya," tutur Sofyan. (Merdeka.com )

Read More

Korban Kebakaran Dijanjikan Bantuan Uang Tunai Rp 10 Juta

Wali kota Manado GSV Lumentut menjanjikan bantuan dana untuk meringankan beban keluarga korban kebakaran.
Uang tunai senilai Rp 10 juta bakal dikucurkan, demikian disampaikan Greity Kawilarang, Lurah Titiwungen Utara mengutip pernyataan wali kota ke korban bencana tadi. "Bantuan akan diberikan ke korban yang rumahnya rusak parah sebesar  Rp10 juta, nantinya keluarga membuat permohonan bantuan ke walikota," ujarnya kepada Tribun Manado,
Bantuan dana tidak bisa langsung dicairkan, kata Greity harus melalui proses. Sebab itu, pemerintah kota Manado kata Greity akan menyalurkan bantuan yang langsung bisa digunakan, seperti makanan siap saji, dan kasur. "Sudah dijelaskan pak Wali Kota sementara makanan siap saji selama tiga hari. Didrop kebutuhan kasur sangat diperlkan, biar tidur di masjid tetap harus ada kasur," kata dia.
Selain itu dari warga Lingkungan akan mendirikan posko bantuan yang dibangun di Pos Kamling. "Bagi warga yang tergerak ingin membantu dapat menyalurkan lewat posko yang ditangani oleh kepala lingkugan," ungkapnya.(TRIBUNMANADO.CO.ID)

Read More

Lidah Api Hancurkan Kaca Masjid Miftaful Jannah

Jago merah melalap enam rumah di Kelurahan Titiwungen Utara lingkungan III, Kecamatan Sario, kota Manado, Kamis (8/1/2014) siang.
Lokasi kebakaran tepat bersebelahan dengan Masjid Miftahul Jannah. Jilatan api yang begitu hebat sampai membuah kaca samping masjid pecah, namun api tak sampai merambat ke dalam masjid.
"Api besar, panas sekali sampai itu kaca masjid pecah," kata Sofia Tola, salah seorang korban.
Dari pantauan, kondisi kaca samping masjjid dalam keadaan pecah, sebagian lagi retak.  (TRIBUNMANADO.CO.ID)

Read More

Dugaan Pemicu Kebakaran Di Titiwungen Utara

Wilayah padat pemukiman Titiwungen Utara III, Kecamatan Sario dilalap jago merah. Tiba-tiba saja api sudah membesar dang menghanguskan 6 rumah di samping Masjid Miftaful Jannah, Kamis (8/1/2014) Siang.
Belum ada kesimpulan final dari mana api terpicu, namun menurut Kapolresta Manado Kombes Sunarto, dugaan sementara api dipicu dari korek api. "Dari korek api, dugaannya ada anak-anak main korek api. Bukan petasan ya," katanya kepada Tribun Manado, Kamis (8/1/2014).
Sofia Tola, salah seorang korban mengungkapkan, tidak tahu bagaimana api bisa terpicu. Saat berada dalam rumah, tiba-tiba saja langit langit rumahnya sudah dipenuhi jilatan api.
"Api berasal dari belakang rumah, dari rumah keluarga Poli," ujarnya.(TRIBUNMANADO.CO.ID)

Read More

Manado Tuan Rumah Kongres PDIP,Wongkar: Konsolidasi Tuntas Februari

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulawesi Utara menargetkan pada awal Februari 2015 kegiatan konsolidasi internal pada tingkat cabang akan tuntas pada awal Februari 2015 mendatang. Konsolidasi tersebut untuk kesiapan jelang Konres PDI Perjuangan yang rencananya akan digelar di Kota Manado akhir tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut Frangky Wongkar kepada Tribun Manado di Gedung Cengkih, Sario, Selasa (6/1/2015). Menurut Anggota Komisi III DPRD Sulut yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, konsolidasi yang dimaksud yakni rapat-rapat di tingkat cabang dan DPD.
"Saat ini lagi dilaksanakan rapat-rapat untuk mempersiapkan kegiatan musyawarah anak cabang hingga Konfrensi Daerah," ungkapnya.
Ditanya soal figur yang diprediksi bakal memimpin kepengurusan cabang maupun daerah, Wongkar memastikan bahwa semua kader partai berlambang kepala banteng moncong putih memiliki peluang yang sama. "Semua punya peluang sama untuk menakhodai partai pada masing-masing jenjang," katanya.
Terkait wacana Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang sempat disuarakan oleh kader-kader PDI Perjuangan di Talaud untuk diberi ruang untuk ikut dalam bursa ketua DPC PDI Perjuangan Talaud, Wongkar menegaskan bahwa calon-calon harus memenuhi syarat yang ada dalam peraturan partai.
"Syarat-syarat itu berlaku bagi setiap figur yang ingin memimpin partai. Terkecuali ada keputusan lain oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), karena keputusan final yang menjadi wewenang DPP, jadi kita harus tunduk pada keputusan itu," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Minsel dan Mitra.(TRIBUNMANADO.CO.ID)

Read More

Tiga Pesawat Tak Dapat Mendarat di Manado

Tiga pesawat tujuan Manado tidak bisa mendarat di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) karena cuaca buruk.
"Memang benar ada tiga pesawat yang tidak bisa mendarat di Bandara Samrat," ujar Humas Angkasa Pura I Bandara Samrat Allan Pusung, Selasa (6/1/2015).
Pusung menambahkan pesawat yang tidak bisa mendarat antara lain Garuda Indonesia dari Surabaya dengan nomor penerbangan 603, selain itu Lion Air dari Surabaya tujuan Manado dengan nomor penerbangan 735 dan Wings Air dari Koa Ternate Utara dengan nomor penerbangan JW 1170.
Untuk Garuda Indonesia pesawat dialihkan ke Balikpapan, sedangkan dua pesawat lainnya dialihkan ke bandara terdekat.(tribunmanado)

Read More